Sejarah
Sejarah
Rabu, 27 Desember 2017 | ridha
( Penulis : )

Sejarah

SEJARAH PEMBENTUKAN BERDIRINYA DPMPTSP KOTA SAMARINDA

         Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 503/123/PUOD tanggal 16 Januari 1997 tentang Pembentukan Unit PelayananTerpadu (UPT) Perizinan di daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Satu Atap di Daerah. Atas dasar tersebut Walikota Samarinda menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Daerah Tingkat II Kota Samarinda dan Surat Keputusan Walikota Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 26 Nopember 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

         Guna peningkatan kualitas pelayanan dan untuk memudahkan koordinasi dengan stake holder, maka status UPTD Perizinan ditingkatkan menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah Kota Samarinda pasal 54 paragraf 4 dan instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

         Bulan Desember tahun 2016, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda bergabung dengan Badan Penanaman Modal Daerah Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penggabungan ini untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014, pada pasal 6 ayat 1 bahwa salah satu penyelenggaraan pelayanan perijinan terkait dengan bidang Penanaman Modal. Sehingga kini namanya telah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang disingkat menjadi DPMPTSP.

 

Dasar dan Landasan Hukum Terbentuknya DPMPTSP Kota Samarinda

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah (sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah).
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda pasal 54 paragraf 4.
  8. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran  Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
  9. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam masa transisi.
  10. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

SEPUTAR DPMPTSP KOTA SAMARINDA

rapat evaluasi akhir pengembangan aplikasi sipo

27 November 2019
122 Views

kunjungan kapolre kota samarinda

12 Juni 2019
197 Views

kunjungan dari dpmptsp banjarmasin

Umum

2 Maret 2020

rapat video confrence dalam rangka keg. wasmalitrik tahun 2020

Umum

2 Juli 2020

kunjungan dari dpmptsp kab. mahulu

Umum

22 Agustus 2019

kunjungan tamu dari lembaga administrasi negara ( lan )

Umum

17 Juli 2020
Layanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Online Alur Pelayanan OSS Alur Pelayanan Pengaduan Tindaklanjut Pengumuman Bersama 15 Januari 2019 Pengumuman Pengalihan Kewenangan Pengesahan, Perubahan, dan Pembubaran Koperasi