3 September 2025

Sarana Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana yang dirancang untuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan nyaman bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Gedung pelayanan DPMPTSP dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, loket-loket pelayanan, serta ruang konsultasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan secara langsung. Selain itu, tersedia pula ruang rapat dan ruang kerja pegawai yang tertata dengan baik sehingga mendukung kelancaran koordinasi internal.

Dari sisi teknologi, DPMPTSP Samarinda telah menyediakan sistem pelayanan berbasis digital yang terintegrasi, seperti aplikasi perizinan online, anjungan informasi, dan sarana pendukung lain yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan secara mandiri.

Layanan Difabel Offline


Playground


 

Ruang Khusus Layanan Informasi


 
Berita
✨ Selamat Hari Lahir Pancasila ✨
admin 31 May 2026
0
✨ Selamat Hari Lahir Pancasila ✨ Dengan semangat Pancasila, mari kita perkuat persatuan, toleransi, dan rasa cinta tanah air untuk Indonesia yang lebih maju. Bangkit bersama, bergerak bersama. 🇮🇩
📢 PENGUMUMAN LIBUR
📢 PENGUMUMAN LIBUR Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, layanan kami tutup pada: 🗓 01 Juni 2026 Layanan akan kembali beroperasi pada: 📍 02 Juni 2026 Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya.'Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila
31 May 2026
📢 PENGUMUMAN LIBUR LAYANAN
📢 PENGUMUMAN LIBUR LAYANAN Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha dan cuti bersama, layanan kami akan tutup pada: 🗓 Tanggal: 27 - 28 Mei 2026 📍 Buka kembali: 29 Mei 2026 Selama periode tersebut, seluruh layanan operasional/offline/online sementara tidak dapat digunakan. Kami mengucapkan: ✨ Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H ✨ Semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya.
26 May 2026
✨ Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H ✨
✨ Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H ✨ Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan membawa keberkahan, kedamaian, serta kebahagiaan bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. 🙏
26 May 2026
Pendampingan Tim Monitoring Zona Integritas
Inspektorat Kota Samarinda telah melaksanakan evaluasi pembangunan zona integritas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda sebagai upaya untuk menilai tingkat implementasi reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Adapun yang menjadi evaluator kegiatan ini adalah Bapak Drs. H. Mukhlis, M.,Si (Kepala Irban Khusus) serta Ibu Siti Noor Aini (Auditor Muda). Dimana kegiatan evaluasi ini dilaksanakan guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan Zona Integritas telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku, termasuk berpedoman pada Perwali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi AKIP. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Ibu Desy Damayanti, ST., MT, Sekretaris, Seluruh JF Madya, JF Perencana, Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta Tim Kerja Perencanaan Program. Dalam sambutannya, beliau berpesan agar seluruh jajaran dapat terus memperkuat komitmen dalam pembangunan Zona Integritas melalui peningkatan disiplin, integritas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antarbidang dalam memenuhi eviden serta menindaklanjuti hasil evaluasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Melalui evaluasi tersebut, Tim Evalautor melakukan penilaian terhadap berbagai komponen pembangunan Zona Integritas seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
25 May 2026
Pendampingan Tim Monitoring Zona Integritas
Inspektorat Kota Samarinda telah melaksanakan evaluasi pembangunan zona integritas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda sebagai upaya untuk menilai tingkat implementasi reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Adapun yang menjadi evaluator kegiatan ini adalah Bapak Drs. H. Mukhlis, M.,Si (Kepala Irban Khusus) serta Ibu Siti Noor Aini (Auditor Muda). Dimana kegiatan evaluasi ini dilaksanakan guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan Zona Integritas telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku, termasuk berpedoman pada Perwali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi AKIP. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Ibu Desy Damayanti, ST., MT, Sekretaris, Seluruh JF Madya, JF Perencana, Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta Tim Kerja Perencanaan Program. Dalam sambutannya, beliau berpesan agar seluruh jajaran dapat terus memperkuat komitmen dalam pembangunan Zona Integritas melalui peningkatan disiplin, integritas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antarbidang dalam memenuhi eviden serta menindaklanjuti hasil evaluasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Melalui evaluasi tersebut, Tim Evalautor melakukan penilaian terhadap berbagai komponen pembangunan Zona Integritas seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
25 May 2026