Inspektorat Kota Samarinda telah melaksanakan evaluasi pembangunan zona integritas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda sebagai upaya untuk menilai tingkat implementasi reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Adapun yang menjadi evaluator kegiatan ini adalah Bapak Drs. H. Mukhlis, M.,Si (Kepala Irban Khusus) serta Ibu Siti Noor Aini (Auditor Muda). Dimana kegiatan evaluasi ini dilaksanakan guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan Zona Integritas telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku, termasuk berpedoman pada Perwali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi AKIP.
Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Ibu Desy Damayanti, ST., MT, Sekretaris, Seluruh JF Madya, JF Perencana, Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta Tim Kerja Perencanaan Program. Dalam sambutannya, beliau berpesan agar seluruh jajaran dapat terus memperkuat komitmen dalam pembangunan Zona Integritas melalui peningkatan disiplin, integritas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antarbidang dalam memenuhi eviden serta menindaklanjuti hasil evaluasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Melalui evaluasi tersebut, Tim Evalautor melakukan penilaian terhadap berbagai komponen pembangunan Zona Integritas seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
25 May 2026