Kabar Berita

Semua proses dimulai dari OSS! ✨ Dari sistem OSS inilah pelaku usaha bisa mendapatkan hak akses untuk mengurus seluruh perizinan usahanya. Mulai dari pendaftaran, verifikasi, sampai penerbitan perizinan—semua terintegrasi dan bisa diakses kapan saja. Yuk, pastikan usahamu berjalan dengan aman, legal, dan sesuai ketentuan. Mulai dari OSS, wujudkan usaha yang makin maju

Peringatan Resmi: Hati-Hati Oknum Penipuan Mengaku dari MPP/DPMPTSP Awas Modus Penipuan Layanan Perizinan! Cek Info Resmi! Sehubungan dengan adanya oknum yang mengatasnamakan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan DPMPTSP Kota Samarinda dalam menawarkan bantuan pengurusan perizinan serta meminta data pribadi hingga pungutan biaya tertentu, bersama ini kami sampaikan bahwa: 🔹 Seluruh layanan di MPP & DPMPTSP Kota Samarinda tidak dipungut biaya (gratis) 🔹 Petugas hanya menggunakan akun/nomor resmi dalam memberikan informasi serta pendampingan 🔹 Masyarakat dimohon untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat dipastikan identitasnya Apabila menerima pesan, telepon, atau tawaran layanan yang mencurigakan dan mengatasnamakan instansi kami, harap melakukan konfirmasi melalui kanal resmi MPP Kota Samarinda.

Mau buka usaha Event Organizer? 🎉 Kegiatan EO masuk dalam KBLI 82301 – Jasa Penyelenggara Acara. Mulai dari konser, pameran, launching produk, sampai acara perusahaan, semua perlu dicatat dalam NIB agar usahamu tercatat resmi dan bisa berkembang lebih besar. Bangun kreativitasmu, legalitasnya biar OSS yang urus! 😉

Jumlah Permohonan KBLI Januari - September 2025

Semangat kepahlawanan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang, tapi juga tentang ketulusan berbuat baik dan bekerja sepenuh hati untuk negeri. Selamat Hari Pahlawan Nasional 🇮🇩 Mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian

Kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha, kami informasikan bahwa saat ini sistem Amdalnet yang terintegrasi dengan OSS sedang mengalami gangguan teknis. Akibat dari gangguan tersebut, proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS sementara waktu mengalami kendala atau penundaan. Kementrian Lingkungan Hidup sedang melakukan perbaikan agar sistem dapat kembali berfungsi dengan normal. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan akan segera memberikan informasi lebih lanjut apabila layanan sudah dapat diakses kembali. Terima kasih atas pengertian.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda telah melaksanakan Rapat Penyusunan Dokumen LKPJ dan LPPD yang berlangsung di ruang rapat lantai V DPMPTSP. Rapat ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris DPMPTSP Kota Samarinda, Bapak Dr. Riduansah, SE, M.Si, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya penyusunan dokumen pertanggungjawaban ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program kerja perangkat daerah. Beliau juga berpesan agar setiap bidang dapat menyiapkan data dan informasi kinerja dengan lengkap, akurat, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Rapat diikuti oleh Seluruh Jabatan Fungsional, Kasubag Umum dan Kepegawaian serta yang terlibat dalam penyusunan laporan. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bidang memaparkan capaian program, kegiatan, serta realisasi indikator kinerja selama tahun berjalan. Melalui rapat ini, diharapkan proses penyusunan LKPJ dan LPPD DPMPTSP Kota Samarinda dapat berjalan tepat waktu, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program serta upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja. Tujuannya Adalah untuk menilai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode triwulan III tahun 2025. Selain itu, rapat ini juga berguna dalam mengidentifikasi kendala dan hambatan selama periode kegiatan sehingga dapat dicarikan solusi yang efektif dan efisien. Hal ini tentu dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rapat ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris DPMPTSP Kota Samarinda yaitu Bapak Dr. Riduansah, SE, M.Si. Dalam sambutannya beliau berpesan agar capaian kinerja di triwulan IV dapat dimaksimalkan pencapaiannya. Beliau juga menegaskan pentingnya komitmen seluruh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun. Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarbidang dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Rapat Koordinasi Teknis Pembinaan dan Sinkronisasi Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025: Penguatan Integrasi OSS RBA dengan Amdalnet Samarinda – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pembinaan dan Sinkronisasi Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kegiatan ini berfokus pada pemenuhan persyaratan dasar persetujuan lingkungan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yang kini telah terintegrasi dengan Amdalnet. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Instansi pemerintah daerah, serta pejabat teknis dari yang terkait. Kegiatan bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam penerapan sistem perizinan berusaha yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam sambutannya, Ibu Rosana menyampaikan bahwa dengan terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem perizinan berusaha yang terintegrasi, terutama dalam aspek lingkungan hidup. “Integrasi OSS RBA dengan Amdalnet diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban lingkungan sekaligus mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha tanpa mengurangi kualitas pengawasan,” ujarnya. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah didorong untuk melakukan pembinaan dan koordinasi secara berkelanjutan, memastikan seluruh proses perizinan sesuai dengan ketentuan terbaru serta selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya sinkronisasi kebijakan ini, diharapkan implementasi OSS RBA terintegrasi Amdalnet dapat berjalan optimal, sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan mendukung terciptanya iklim investasi yang ramah lingkungan di Indonesia, khususnya di Kota Samarinda dan wilayah Kalimantan Timur.